JAKARTA — Kepastian pembiayaan program pendidikan tanpa biaya terus dimatangkan di tingkat legislatif. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan komitmen parlemen untuk mendukung penuh langkah pemerintah dalam membebaskan biaya pendidikan dasar bagi masyarakat.
Meski demikian, pelaksanaan program ini diprioritaskan secara bertahap, dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp5 triliun yang disiapkan untuk jenjang SD dan SMP pada tahun anggaran 2027.
Pelaksanaan Bertahap dan Penataan Alokasi
Said Abdullah menjelaskan bahwa angka Rp5 triliun tersebut merupakan kalkulasi awal dalam merintis keterjangkauan program sekolah gratis di tingkat dasar. Langkah bertahap ini diambil guna memastikan bahwa kesiapan kas negara dan tata kelola di lapangan berjalan secara efektif tanpa mengganggu kestabilitas anggaran prioritas lainnya.
Alokasi ini akan menjadi bagian integral dari pemenuhan amanat alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN.
Optimalisasi Anggaran dan Pengawasan Parlemen
Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, Banggar DPR RI mendorong pemerintah untuk terus melakukan efisiensi pada pos belanja negara serta memperkuat pendapatan dari sektor perpajakan dan PNBP. Pengawasan ketat juga akan diterapkan agar penyaluran dana pendidikan gratis benar-benar tepat sasaran.
DPR memastikan bahwa alokasi ini diprioritaskan untuk menutup biaya operasional sekolah serta menekan angka anak putus sekolah di berbagai daerah.
Pondasi Kuat bagi Generasi Masa Depan
Dukungan resmi dari Banggar DPR RI ini mempertegas sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam meretas barrier ekonomi di sektor pendidikan. Dengan adanya kepastian pendanaan secara bertahap, program sekolah gratis diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
