Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menilai isu ijazah Jokowi telah berkembang melampaui gugatan administratif. Menurutnya, polemik tersebut kini menjadi bagian dari permainan politik yang sengaja dipelihara untuk membangun narasi tertentu di ruang publik.
Hasan melihat, narasi ijazah kerap digunakan untuk melemahkan posisi politik Jokowi di tengah perubahan konstelasi kekuasaan nasional. Karena itu, ia mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak dalam kesimpulan yang justru berujung pada serangan terhadap institusi negara.
Ia menegaskan bahwa Jokowi telah memilih jalur hukum sebagai bentuk keterbukaan dalam menjawab tudingan yang dialamatkan kepadanya.
“Kalian boleh skeptis dengan ijazahnya Pak Jokowi, tapi kan beliau sekarang mau maju ke pengadilan. Buat membuktikan ijazahnya asli atau hal lain,” ujarnya dalam Podcast Total Politik yang dilansir dari YouTube, Rabu (17/12).
Menurut Hasan, langkah tersebut seharusnya dipahami sebagai kepercayaan terhadap mekanisme hukum yang berlaku, bukan malah dimanfaatkan sebagai bahan spekulasi politik yang berlarut-larut.
Ia juga mengingatkan agar isu ijazah tidak dijadikan alasan untuk menyerang lembaga negara secara membabi buta. Sikap tersebut dinilai hanya akan memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan publik.
"Jangan dengan mudah juga tembak institusi ini, institusi itu. Di semua institusi ini ada oknumnya,” katanya.
Hasan menekankan bahwa persoalan individu tidak bisa digeneralisasi sebagai kegagalan sistem secara keseluruhan.
Dalam pandangannya, polemik ijazah justru menunjukkan kuatnya tekanan politik yang dihadapi Jokowi selama menjabat. Ia menilai ketahanan Jokowi dalam menghadapi berbagai tudingan mencerminkan posisi politik yang tidak biasa.
“Saya yakin ini, daya tahan segini ini, kalau bukan levelnya berbeda dengan kita orang-orangnya, bukan manusia biasa kayak kita ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasan melihat isu ijazah juga beririsan dengan kepentingan kekuasaan pasca pergantian presiden. Narasi tersebut kerap muncul bersamaan dengan pembahasan stabilitas pemerintahan dan pembentukan koalisi jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, Jokowi dinilai tetap menjadi figur sentral yang posisinya diperhitungkan, baik oleh pendukung maupun pihak yang berseberangan.
Dengan demikian, polemik ijazah Jokowi tidak dapat dipahami semata sebagai urusan administratif atau hukum. Isu ini telah bertransformasi menjadi simbol pertarungan narasi politik, relasi kekuasaan, dan upaya membentuk persepsi publik.
Selama kepentingan politik masih membayangi, perdebatan seputar ijazah Jokowi diperkirakan akan terus bergulir, meskipun jalur hukum telah ditempuh sebagai mekanisme penyelesaian formal.
