Narasi Politik

Narasi Politik

•2 min read•840

Kasus Suap Impor Terbongkar, John Field dkk Didakwa Beri Rp63,1 Miliar ke Pejabat Bea Cukai

Jaksa KPK mendakwa tiga pimpinan perusahaan jasa impor Blueray Cargo atas dugaan pemberian suap senilai Rp63,1 miliar kepada pejabat Bea Cukai. Dana tersebut diduga digunakan untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor dan mempermudah pengawasan kepabeanan.

O

OP Admin

Published in Narasi Politik

Loading...
Kasus Suap Impor Terbongkar, John Field dkk Didakwa Beri Rp63,1 Miliar ke Pejabat Bea Cukai

Sidang Perdana Ungkap Dugaan Suap Bernilai Fantastis

Perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam persidangan tersebut, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap tiga pimpinan perusahaan jasa impor Blueray Cargo.

Terdakwa dalam perkara ini yakni John Field selaku pimpinan perusahaan, Deddy Kurniawan Sukolo sebagai manajer operasional, serta Andri yang bertanggung jawab pada pengurusan dokumen impor.

Jaksa menyebut para terdakwa diduga memberikan uang dan fasilitas kepada sejumlah pejabat Bea Cukai dengan total nilai mencapai Rp63,1 miliar. Nilai tersebut terdiri dari uang tunai dalam mata uang asing serta berbagai fasilitas hiburan dan barang mewah.

Diduga untuk Mempercepat Proses Barang Impor

Dalam dakwaan dijelaskan bahwa pemberian uang dilakukan agar proses pengeluaran barang impor milik perusahaan berjalan lebih cepat dan terhindar dari kendala pemeriksaan kepabeanan.

Barang-barang impor yang masuk jalur pengawasan disebut dapat diproses lebih mudah setelah adanya komunikasi antara pihak perusahaan dengan oknum pejabat terkait.

Jaksa mengungkap praktik tersebut berlangsung secara bertahap sejak pertengahan 2025 hingga awal 2026. Uang diduga diberikan dalam beberapa tahap dengan nominal besar setiap bulannya.

Selain itu, sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC disebut menerima aliran dana maupun fasilitas dari pihak perusahaan.

KPK Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Pelayanan Publik

Kasus ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan tata kelola impor dan pelayanan publik di sektor kepabeanan. KPK menilai praktik suap seperti ini dapat merusak sistem pengawasan negara serta menimbulkan ketidakadilan dalam aktivitas perdagangan.

Melalui proses persidangan, jaksa akan mendalami aliran dana, pola komunikasi antar pihak, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

KPK menegaskan penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas aparatur negara dan menjaga transparansi dalam proses pelayanan kepabeanan di Indonesia.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles

Loading...
Polemik dengan Jubir JK Mengemuka, Ade Armando Pilih Hormati Proses Hukum
Hukum

Polemik dengan Jubir JK Mengemuka, Ade Armando Pilih Hormati Proses Hukum

Ade Armando menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan juru bicara Jusuf Kalla (JK) di tengah polemik yang berkembang di ruang publik. Politikus PSI itu menegaskan bahwa seluruh persoalan yang mencuat kini tengah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Loading...
Dua Terdakwa Kasus Korupsi LNG Divonis Penjara, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Kuota Haji
Hukum

Dua Terdakwa Kasus Korupsi LNG Divonis Penjara, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Kuota Haji

Dua terdakwa kasus korupsi LNG dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor. Sementara itu, KPK masih mendalami dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

Loading...
Usai Diperiksa KPK, Ahmad Dedi Tegaskan Tidak Pernah Hindari Proses Hukum
Hukum

Usai Diperiksa KPK, Ahmad Dedi Tegaskan Tidak Pernah Hindari Proses Hukum

Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ahmad Dedi, membantah tuduhan melarikan diri usai diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap impor barang. Melalui kuasa hukumnya, ia menegaskan tetap kooperatif dan menghormati seluruh proses penyidikan yang berlangsung.

Loading...
Isu Korupsi Satelit Kemenhan: Proses Persidangan Jadi Rujukan Fakta, Pemerintah Jaga Integritas Hukum
Hukum

Isu Korupsi Satelit Kemenhan: Proses Persidangan Jadi Rujukan Fakta, Pemerintah Jaga Integritas Hukum

Penanganan kasus dugaan korupsi proyek satelit orbit 123° BT di lingkungan Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa proses persidangan menjadi satu-satunya rujukan utama dalam menentukan fakta hukum. Pemerintah memastikan bahwa seluruh dinamika yang berkembang di ruang publik tidak menggantikan peran pengadilan sebagai penentu kebenaran yang sah.

Loading...
Penyusunan RUU Berbasis Kajian Ilmiah, Pemerintah Dorong Regulasi Lebih Akuntabel
Hukum

Penyusunan RUU Berbasis Kajian Ilmiah, Pemerintah Dorong Regulasi Lebih Akuntabel

Pemerintah bersama DPR mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan pendekatan berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. Langkah ini menegaskan bahwa proses legislasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didukung oleh analisis akademik yang mendalam guna memastikan regulasi yang lebih akuntabel dan efektif. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya reformasi hukum untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara legal, tetapi juga tepat sasaran dalam implementasi.

Loading...
Indikasi Intervensi Ditindak, Sistem Pengawasan Kejaksaan Berjalan Aktif
Hukum

Indikasi Intervensi Ditindak, Sistem Pengawasan Kejaksaan Berjalan Aktif

Penanganan kasus Amsal Sitepu menunjukkan dinamika penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya dalam merespons indikasi intervensi yang muncul. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung menegaskan bahwa setiap indikasi penyimpangan tidak dibiarkan, melainkan langsung ditindak melalui mekanisme pengawasan internal yang aktif dan terstruktur. Langkah ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan dalam institusi penegak hukum tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen kontrol yang efektif.