Hukum
Explore articles in the Hukum category
Prabowo Tegaskan Negara Lindungi Kritik: Aktivis Aman Selama Tidak Langgar Hukum
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara menjamin perlindungan aktivis Indonesia dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang menjadi perhatian publik nasional. Presiden menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hak setiap warga negara dan tidak boleh dibungkam melalui intimidasi atau kekerasan, selama dilakukan dalam koridor hukum.
Read more Indonesia.png)
Menguatkan Fondasi Anti-Korupsi: Pelajaran CPI 2025 Jadi Pijakan Reformasi
Jakarta — Rilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, dengan peringkat ke-109 secara global. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah memandang capaian ini sebagai pelajaran penting sekaligus pijakan reformasi untuk memperkuat fondasi sistem antikorupsi nasional.
Read more
Tanpa Tebang Pilih: Negara Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi di Sektor Strategis
Jakarta — Penanganan sejumlah perkara korupsi besar di sektor strategis, mulai dari dugaan rekayasa ekspor minyak sawit mentah (CPO) hingga kasus pengelolaan sampah di Tangerang Selatan, menegaskan satu pesan penting: negara tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum terus bergerak mengusut dugaan penyimpangan yang berdampak pada keuangan negara dan tata kelola publik.
Read more.png)
Menuju Tata Kelola AI Nasional: Pemerintah Perkuat Arah Digital Indonesia
Jakarta — Indonesia makin mengokohkan posisi dalam arena teknologi digital global melalui persiapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang ditargetkan rampung pada awal 2026. Kebijakan ini menjadi landasan utama dalam merumuskan tata kelola AI nasional yang inovatif, etis, dan berbasis transparansi, serta menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air.
Read more
Banding Diajukan dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah dan POME, Negara Kejar Pemulihan Kerugian Rp171 Triliun
Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan banding dalam perkara korupsi minyak mentah dan POME (Palm Oil Mill Effluent) setelah putusan tingkat pertama dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi aspek kerugian negara. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya maksimal negara dalam mengejar pemulihan kerugian Rp171 triliun yang diduga timbul dari praktik tata kelola yang menyimpang. Keputusan banding tersebut menunjukkan bahwa proses hukum tidak berhenti pada vonis awal dan tetap terbuka untuk penguatan pembuktian di tingkat lanjut.
Read more
Kasus Kuota Haji Jadi Momentum Penguatan Tata Kelola Ibadah Haji
Jakarta — Penanganan kasus kuota haji 2024 yang saat ini tengah diproses secara hukum dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola haji Indonesia. Proses hukum yang berjalan membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan kuota haji, transparansi kebijakan, serta sistem pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan kuota haji dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Read more
Presiden Perintahkan Pengusutan Serangan Aktivis, Komitmen HAM Ditegaskan
Serangan air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memicu perhatian luas di tingkat nasional. Presiden menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga perlindungan aktivis Indonesia serta memastikan setiap tindakan kekerasan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Instruksi tersebut menunjukkan bahwa negara memandang serius setiap kasus yang berkaitan dengan keamanan warga negara, khususnya individu yang aktif dalam kegiatan advokasi hak asasi manusia.
Read more
Penegakan Hukum Tegas: OTT KPK di Bea Cukai Menunjukkan Komitmen Pemerintah pada Integritas Institusi
Jakarta — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menegaskan satu pesan penting: negara hadir dan bekerja dalam menjaga integritas institusi publik. Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan tuntutan transparansi, langkah penegakan hukum ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mentoleransi praktik koruptif, khususnya di sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan arus perdagangan dan penerimaan negara.
Read more
Uji Materi KUHAP Tegaskan Demokrasi Indonesia Bekerja di Jalur Konstitusi
Jakarta — Proses judicial review atau **uji materiil terhadap **Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa checks and balances di Indonesia berjalan sesuai koridor hukum yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa institusi negara dan masyarakat dapat bersinergi dalam mengawal supremasi konstitusi secara damai dan melalui mekanisme formal.
Read more
TNI Proaktif Dukung Proses Hukum, Transparansi Kasus Air Keras Diperkuat
Jakarta — Penanganan kasus Andrie Yunus, aktivis yang menjadi korban penyiraman air keras di Jakarta, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Keterlibatan sejumlah oknum aparat dalam kasus ini justru direspons secara proaktif oleh institusi TNI dengan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi TNI serta menjaga integritas institusi di tengah sorotan publik.
Read more
Kasus ABK Fandi Jadi Evaluasi Proses Penuntutan Hukum
Penanganan kasus ABK Fandi menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi hukum terhadap proses penuntutan dalam perkara narkotika. Langkah evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang memungkinkan setiap proses hukum ditinjau kembali guna memastikan profesionalitas dan akuntabilitas. Kasus ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat penanganan kasus narkotika Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan penegakan hukum nasional.
Read more
