Jakarta — Rilis Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, dengan peringkat ke-109 secara global. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah memandang capaian ini sebagai pelajaran penting sekaligus pijakan reformasi untuk memperkuat fondasi sistem antikorupsi nasional.

Alih-alih melihat angka sebagai kemunduran semata, pemerintah dan lembaga penegak hukum menilai CPI sebagai instrumen evaluasi berbasis persepsi yang perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur.

CPI 2025: Refleksi atas Tata Kelola

Transparency International mencatat bahwa faktor seperti pelemahan pengawasan, tata kelola sektor publik, serta persepsi meningkatnya praktik suap menjadi penyumbang turunnya skor Indonesia. Pemerintah menilai evaluasi ini sebagai masukan penting untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan meningkatkan transparansi kebijakan.

Hasil CPI juga menunjukkan bahwa kualitas institusi dan persepsi integritas menjadi indikator penting dalam daya saing global. Karena itu, reformasi tata kelola dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi dan reputasi internasional Indonesia.

Reformasi Sistemik: Dari Pencegahan ke Penindakan

Pemerintah menegaskan bahwa penguatan antikorupsi dilakukan melalui pendekatan sistemik, meliputi:

• Digitalisasi pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi kontak langsung dan celah suap.

• Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berbasis risiko.

• Integrasi data keuangan dan pelaporan gratifikasi untuk meningkatkan transparansi.

• Penegakan hukum yang independen melalui dukungan terhadap KPK dan Kejaksaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan penanganan sejumlah kasus besar di sektor komoditas, peradilan, dan infrastruktur. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bukti bahwa sistem tetap bekerja dan tidak stagnan.

Integritas sebagai Pilar Pembangunan

Presiden dan jajaran kabinet menempatkan integritas sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Reformasi birokrasi, sistem merit, serta peningkatan akuntabilitas pelayanan publik menjadi fokus utama.

Penguatan fondasi antikorupsi dinilai bukan hanya untuk memperbaiki skor CPI, tetapi untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan efektif dan pelayanan publik semakin berkualitas.

Kolaborasi Lintas Lembaga

CPI 2025 juga mendorong penguatan koordinasi lintas lembaga, termasuk antara kementerian, penegak hukum, lembaga audit, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini diyakini mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Transparansi anggaran, keterbukaan data publik, serta perlindungan pelapor menjadi bagian dari strategi memperkecil ruang penyimpangan.

Momentum Perbaikan Berkelanjutan

Pemerintah optimistis bahwa reformasi yang sedang berjalan akan memberikan dampak positif dalam jangka menengah. CPI 2025 dipandang sebagai cermin untuk mempercepat pembenahan, bukan sebagai indikator stagnasi.

Dengan fondasi regulasi yang diperkuat dan komitmen penegakan hukum yang konsisten, Indonesia diyakini dapat memperbaiki persepsi integritas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan investor.

Kesimpulan

Hasil CPI 2025 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk menguatkan fondasi antikorupsi secara lebih sistemik dan berkelanjutan. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi tata kelola, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum independen akan terus menjadi prioritas.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berhenti pada refleksi, tetapi bergerak menuju pembenahan konkret demi tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel.