Narasi Politik
Narasi Politik
•2 min read•748

PMI Manufaktur Indonesia Turun ke 46,9, Industri Hadapi Tantangan Permintaan dan Biaya Produksi

JAKARTA – Kinerja industri manufaktur nasional melemah pada Juni 2026. Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut menandakan aktivitas manufaktur kembali memasuki fase kontraksi karena berada di bawah batas 50.

O

OP Admin

Published in Narasi Politik

Loading...
PMI Manufaktur Indonesia Turun ke 46,9, Industri Hadapi Tantangan Permintaan dan Biaya Produksi

Survei tersebut menunjukkan perlambatan dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, perusahaan manufaktur juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan baku dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Perindustrian menilai kebijakan penyediaan gas industri dengan harga kompetitif menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya saing sektor manufaktur.

PMI Manufaktur Kembali Berada di Zona Kontraksi

PMI manufaktur Indonesia tercatat sebesar 46,9 pada Juni 2026. Angka tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 50,0, sekaligus menunjukkan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi.

Penurunan indeks mencerminkan perlambatan pada aktivitas produksi, pesanan baru, serta kegiatan operasional perusahaan manufaktur di berbagai subsektor.

Permintaan Domestik dan Luar Negeri Mengalami Penurunan

S&P Global mencatat berkurangnya permintaan menjadi faktor utama yang mendorong pelemahan PMI.

Permintaan dari pasar domestik melemah seiring perlambatan aktivitas ekonomi, sementara pesanan ekspor juga menurun akibat kondisi pasar global yang masih belum stabil. Berkurangnya pesanan baru membuat sejumlah perusahaan menyesuaikan volume produksi dan pembelian bahan baku.

Kenaikan Biaya Input Menambah Beban Industri

Selain menghadapi penurunan permintaan, sektor manufaktur juga dibayangi kenaikan biaya operasional.

Harga bahan baku yang meningkat di pasar global serta pelemahan rupiah menyebabkan biaya input industri bertambah. Tekanan tersebut memengaruhi efisiensi perusahaan dan menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam menjaga daya saing produknya.

Pemerintah Andalkan Kebijakan HGBT untuk Mendorong Pemulihan

Kementerian Perindustrian menyatakan pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk mendukung pemulihan sektor manufaktur.

Salah satu kebijakan yang diharapkan mampu memberikan dampak positif adalah optimalisasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri. Melalui penyediaan gas dengan harga yang lebih kompetitif, pemerintah berharap biaya produksi dapat ditekan sehingga industri memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat daya saing.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga iklim investasi dan mempercepat pemulihan sektor manufaktur sebagai salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles

Loading...
Prospek Ekonomi Indonesia Tetap Menjanjikan, Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan
Ekonomi

Prospek Ekonomi Indonesia Tetap Menjanjikan, Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan

JAKARTA – Pemerintah memastikan berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Meski nilai tukar rupiah mengalami tekanan, pemerintah menilai kondisi tersebut belum mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia yang hingga kini masih berada pada level yang solid.

Loading...
Pemerintah Percepat Investasi Lewat Satgas Debottlenecking, Purbaya Tekankan Akuntabilitas Seluruh Instansi
Ekonomi

Pemerintah Percepat Investasi Lewat Satgas Debottlenecking, Purbaya Tekankan Akuntabilitas Seluruh Instansi

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking, pemerintah berupaya memangkas berbagai hambatan yang selama ini memperlambat realisasi investasi nasional, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Loading...
Diskon Transportasi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah dan Penguat Ketahanan Konsumsi Nasional
Ekonomi

Diskon Transportasi sebagai Motor Penggerak Ekonomi Daerah dan Penguat Ketahanan Konsumsi Nasional

Pemerintah kembali menggunakan kebijakan fiskal berbasis stimulus konsumsi melalui pemberian diskon tarif transportasi hingga 30 persen pada berbagai moda angkutan umum selama 2026. Sekilas, kebijakan tersebut tampak sebagai upaya meringankan biaya perjalanan masyarakat. Namun jika dilihat lebih dalam, program ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga daya beli, memperkuat mobilitas nasional, serta mempercepat perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Loading...
Benarkah Tambahan Transfer ke Daerah hingga Rp90 Triliun Menjadi Bukti Pemerintah Memperkuat Otonomi Daerah? Ini Analisisnya
Ekonomi

Benarkah Tambahan Transfer ke Daerah hingga Rp90 Triliun Menjadi Bukti Pemerintah Memperkuat Otonomi Daerah? Ini Analisisnya

Pemerintah membuka peluang menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada APBN 2027. Rencana yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukan sekadar penambahan belanja negara, tetapi mencerminkan arah kebijakan fiskal yang semakin berpihak pada penguatan kapasitas pemerintah daerah. Dengan tetap menjaga disiplin APBN dan defisit fiskal di bawah 3 persen terhadap PDB, pemerintah berupaya membangun keseimbangan antara pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi daerah, dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Loading...
Mungkinkah Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia? FAO Catat Lonjakan Produksi Beras Saat Negara Lain Masih Berjuang
Ekonomi

Mungkinkah Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia? FAO Catat Lonjakan Produksi Beras Saat Negara Lain Masih Berjuang

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memberikan sinyal positif terhadap sektor pangan Indonesia dengan memproyeksikan peningkatan signifikan produksi beras nasional. Dalam laporan terbarunya, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat dunia sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara. Di tengah ancaman penurunan produksi global akibat tekanan iklim dan gangguan rantai pasok pangan, Indonesia justru mencatat peningkatan produksi serta rekor stok beras nasional. Capaian ini dinilai mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari perbaikan irigasi, distribusi pupuk, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Loading...
Pajak E-Commerce sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi: Mengapa Indonesia Tidak Bisa Menunda Reformasi Fiskal Digital
Ekonomi

Pajak E-Commerce sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi: Mengapa Indonesia Tidak Bisa Menunda Reformasi Fiskal Digital

Pertumbuhan pesat sektor e-commerce telah menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Jutaan pelaku UMKM kini memanfaatkan marketplace untuk memperluas pasar, meningkatkan omzet, dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi secara adil terhadap pembangunan nasional. Kebijakan harmonisasi pajak e-commerce yang diperkuat pemerintah merupakan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan menciptakan keadilan usaha, memperkuat basis penerimaan negara, meningkatkan transparansi ekonomi digital, serta membangun fondasi fiskal yang lebih kuat untuk mendukung visi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di kawasan.