Namun, di tengah aksi tersebut, ada satu hal yang perlu dilihat secara lebih jernih: sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam demonstrasi justru memiliki irisan dengan agenda pemberantasan korupsi yang selama ini didorong Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, pertanyaannya bukan semata-mata apakah masyarakat boleh melakukan demonstrasi. Tentu boleh. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kondisi pemerintahan saat ini benar-benar menunjukkan bahwa negara diam terhadap persoalan korupsi.
Jika melihat data survei, jawabannya tidak sesederhana narasi bahwa pemerintah tidak bekerja.
Demo Adalah Hak, tetapi Data Juga Harus Didengar
Aksi AMPB membawa pesan yang jelas: masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi yang lebih keras dan sistem hukum yang mampu memberikan efek jera.
Tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset dan hukuman berat bagi koruptor menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap praktik korupsi yang masih terjadi.
Aspirasi tersebut patut didengar. Namun, kritik kepada pemerintah seharusnya tidak berhenti pada kesimpulan bahwa negara tidak melakukan apa-apa.
Data survei memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Survei DSI periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa 62,4 persen masyarakat menilai pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Sementara itu, 33,0 persen menilai sebaliknya.
Artinya, mayoritas responden justru melihat adanya keseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi.
Prabowo Sendiri Tegaskan Korupsi Harus Diperangi
Beberapa hari sebelum aksi tersebut, tepatnya pada Selasa (25/8), Presiden Prabowo kembali berbicara mengenai pemberantasan korupsi.
Dalam kesempatan di sela peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali, Prabowo menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya.
Pesan tersebut penting karena Presiden juga mengaitkan pemberantasan kebocoran dengan kemampuan negara membiayai kebutuhan masyarakat.
Menurut materi yang menjadi dasar tulisan ini, Prabowo mencontohkan pengerahan ratusan helikopter, belasan pesawat, alat berat, dan ribuan personel dalam penanganan bencana sebagai bentuk penggunaan sumber daya negara yang membutuhkan pembiayaan besar.
Dengan perspektif tersebut, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan menghukum pelaku. Menutup kebocoran berarti memperbesar kemampuan negara untuk membiayai kepentingan rakyat.
Tuntutan Demonstran dan Agenda Pemerintah Tidak Selalu Berseberangan
Di sinilah pentingnya membaca aksi AMPB secara proporsional.
Tuntutan terhadap percepatan RUU Perampasan Aset dan hukuman yang lebih berat bagi koruptor pada dasarnya menunjukkan keresahan publik terhadap korupsi. Tetapi keresahan tersebut tidak otomatis berarti seluruh kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi harus dianggap gagal.
Justru terdapat irisan antara tuntutan masyarakat dan agenda pemerintah.
Pemerintah didorong untuk semakin keras memberantas korupsi, sementara masyarakat memberikan tekanan agar agenda tersebut dipercepat dan diperkuat.
Dalam demokrasi, kondisi seperti ini seharusnya dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol sekaligus dorongan agar pemerintah bekerja lebih serius.
Mayoritas Publik Masih Puas terhadap Kinerja Prabowo
Data DSI juga memberikan konteks penting mengenai persepsi masyarakat terhadap Presiden Prabowo.
Sebanyak 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet secara umum yang berada di angka 55,5 persen.
Temuan ini menunjukkan bahwa di tengah kritik dan berbagai tuntutan publik, Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup besar.
Tentu angka tersebut tidak berarti seluruh masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah. Namun, data tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa gambaran mengenai pemerintah yang sepenuhnya kehilangan kepercayaan publik tidak sesuai dengan hasil survei yang tersedia.
Kepercayaan terhadap Pemerintah Juga Relatif Tinggi
Survei yang sama mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan secara umum mencapai 72,2 persen.
Sementara itu, 61,8 persen responden meyakini pemerintah berpihak kepada rakyat kecil.
Data ini menjadi penting dalam membaca situasi politik saat aksi berlangsung. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang turun ke jalan membawa tuntutan. Di sisi lain, terdapat mayoritas responden survei yang masih memberikan penilaian positif terhadap pemerintah.
Keduanya dapat terjadi secara bersamaan dalam demokrasi.
Demonstrasi menunjukkan adanya aspirasi dan kritik. Survei menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat secara lebih luas terhadap pemerintah.
Lembaga Penegak Hukum Masih Mendapat Kepercayaan
Persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi juga terlihat dari tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
Menurut survei DSI, KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 65,5 persen, sedangkan Mahkamah Agung berada di angka 64,7 persen.
Kepolisian dan Kejaksaan juga tercatat memiliki tingkat kepercayaan di atas 61 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada institusi yang menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum.
Karena itu, kritik terhadap pemberantasan korupsi tetap penting, tetapi sebaiknya tidak dibangun dari anggapan bahwa seluruh institusi negara sama sekali tidak bekerja.
Publik Tetap Kritis terhadap Pemerintah
Menariknya, survei DSI juga tidak menunjukkan dukungan yang membabi buta terhadap pemerintah.
Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi selama ini masih menyasar lawan politik, sedangkan 33,0 persen menilai upaya pemberantasan korupsi belum serius.
Artinya, masyarakat tetap memiliki keraguan.
Justru di sinilah posisi data survei menjadi penting. Publik tidak sepenuhnya menolak pemerintah, tetapi juga tidak memberikan kepercayaan tanpa kritik.
Masyarakat mengapresiasi kinerja yang dianggap baik sekaligus tetap menuntut perbaikan.
Penindakan Saja Tidak Cukup
Ada temuan lain yang juga perlu diperhatikan.
Dalam kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, dari masyarakat yang mengikuti kasus tersebut, 59,2 persen memaknainya sebagai indikasi lemahnya pengawasan program sejak awal.
Temuan ini menunjukkan bahwa publik memiliki ekspektasi lebih besar daripada sekadar melihat adanya penindakan.
Masyarakat ingin pemerintah memperbaiki sistem sehingga penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Dengan demikian, agenda pemberantasan korupsi harus mencakup dua hal sekaligus: penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pembenahan sistem pengawasan untuk mencegah pelanggaran.
Kritik Boleh Keras, tetapi Jangan Kehilangan Perspektif
Aksi demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Pemerintah tidak seharusnya alergi terhadap kritik.
Namun, kritik yang efektif adalah kritik yang mampu membedakan antara pemerintah yang tidak bekerja dan pemerintah yang masih memiliki kekurangan dalam menjalankan pekerjaannya.
Data DSI menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Pada saat yang sama, sebagian masyarakat masih melihat adanya persoalan dalam proses penindakan dan pengawasan.
Artinya, persoalannya bukan apakah pemerintah sudah sempurna. Pemerintah jelas belum sempurna.
Persoalannya adalah apakah kritik tersebut seharusnya digunakan untuk mendorong pemerintah memperbaiki kinerja atau justru membangun kesimpulan bahwa seluruh agenda pemberantasan korupsi telah gagal.
Data survei lebih mendukung kesimpulan pertama.
Pemerintah Harus Menjawab Demonstrasi dengan Kinerja
Jika masyarakat menuntut percepatan pemberantasan korupsi, respons terbaik pemerintah bukan sekadar membantah demonstrasi.
Jawaban yang lebih kuat adalah memperlihatkan kinerja.
RUU Perampasan Aset, penguatan pengawasan, transparansi tata kelola, penindakan terhadap korupsi, serta pencegahan kebocoran harus terus didorong sesuai mekanisme hukum dan kelembagaan.
Dengan begitu, aspirasi yang muncul di jalan dapat diterjemahkan menjadi dorongan untuk memperbaiki sistem.
Jangan Membenturkan Rakyat dengan Pemerintah
Ada satu hal yang juga perlu dijaga: jangan sampai demonstrasi membuat masyarakat terjebak dalam pilihan seolah-olah mendukung pemerintah berarti anti-kritik, sementara mengkritik pemerintah berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah.
Keduanya tidak harus demikian.
Masyarakat dapat menuntut pemerintah lebih keras memberantas korupsi sekaligus mengakui ketika pemerintah menunjukkan keseriusan.
Pemerintah pun dapat menerima tuntutan masyarakat sambil menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan.
Demokrasi yang sehat justru membutuhkan ruang bagi keduanya.
Data Menunjukkan Pemerintah Masih Memiliki Modal Kepercayaan
Pada akhirnya, aksi AMPB pada 27 Agustus membawa pesan penting: masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi yang lebih kuat.
Tetapi tuntutan tersebut perlu dibaca bersama data yang tersedia.
Sebanyak 60,7 persen publik puas terhadap kinerja Prabowo, 62,4 persen menilai pemerintah serius memberantas korupsi, 72,2 persen percaya terhadap pemerintahan secara umum, dan tingkat kepercayaan terhadap KPK mencapai 65,5 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa narasi mengenai pemerintah yang sama sekali tidak dipercaya masyarakat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi publik berdasarkan survei DSI.
Karena itu, kontra-narasi terhadap demonstrasi seharusnya bukan dengan mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh mengkritik pemerintah.
Sebaliknya, pesan yang lebih rasional adalah:
Silakan kritik pemerintah. Silakan tuntut pemberantasan korupsi yang lebih keras. Tetapi jangan abaikan fakta bahwa mayoritas publik dalam survei masih menilai pemerintah serius dan masih memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo.
Tugas pemerintah sekarang adalah membuktikan bahwa kepercayaan tersebut memang layak dipertahankan.
Dan tugas masyarakat adalah memastikan kepercayaan itu tidak berubah menjadi pembenaran tanpa pengawasan.
Kritik tetap diperlukan. Demonstrasi adalah hak. Tetapi data juga harus didengar. Karena pemberantasan korupsi tidak membutuhkan kegaduhan semata, melainkan tekanan publik yang kritis, kebijakan yang tegas, dan pemerintah yang terus membuktikan kinerjanya.
