Prabowo Soroti Ketimpangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti arah pembangunan ekonomi nasional saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR RI. Dalam pidatonya, Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 5 persen per tahun atau secara kumulatif mencapai sekitar 35 persen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum berhasil menekan persoalan kemiskinan dan penurunan kelas menengah secara optimal.
Ia menilai situasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga konsumsi domestik dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya tercermin dari angka statistik, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup.
Pemerintah juga menilai perlindungan terhadap masyarakat rentan dan penguatan lapangan kerja menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan ekonomi nasional di tengah tantangan global dan perubahan kondisi pasar dunia.
Penurunan kelas menengah kembali menjadi sorotan karena dinilai dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,5 Persen pada 2027
Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Target tersebut disebut sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran melalui kebijakan fiskal yang lebih produktif dan terfokus pada sektor prioritas. Penguatan sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi industri disebut menjadi bagian penting dalam arah pembangunan ekonomi nasional.
Selain itu, arah kebijakan fiskal RAPBN 2027 kembali menjadi perhatian publik karena dianggap akan menentukan stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menegaskan pengelolaan APBN akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap menjaga defisit fiskal dalam batas aman. Stabilitas nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pengamat ekonomi menilai tantangan terbesar pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada angka makro, tetapi juga mampu memperkuat daya beli masyarakat dan memperluas kesejahteraan hingga ke daerah.
Dengan mulai dibahasnya RAPBN 2027, publik kini menyoroti sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah mampu menjawab tantangan kemiskinan, penurunan kelas menengah, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
