Narasi Ekonomi dalam Bahaya Dinilai Tidak Sejalan dengan Kondisi Makroekonomi

Publikasi The Economist pada Mei 2026 menyoroti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tuduhan bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan berisiko terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Salah satu istilah yang digunakan adalah spendthrift atau boros dalam pengelolaan anggaran negara.

Namun, kajian yang disusun sebagai respons terhadap artikel tersebut menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diuji menggunakan data ekonomi yang lebih komprehensif. Menurut kajian tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Rasio utang Indonesia juga berada pada kisaran 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas aman 60 persen yang umum digunakan oleh lembaga internasional.

Selain itu, Indonesia masih memiliki cadangan devisa sebesar USD154,6 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Posisi tersebut dinilai menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang cukup kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi sejak 2022. Neraca perdagangan juga mencatat surplus USD49,82 miliar sepanjang 2025.

Kajian tersebut turut mengutip penilaian resmi dari International Monetary Fund yang menyebut Indonesia sebagai salah satu global bright spot atau titik terang ekonomi dunia. Dalam evaluasi tahunannya, IMF menilai ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan eksternal yang dihadapi banyak negara berkembang.

Meski demikian, kajian tersebut tidak mengabaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan pemerintah. Beban pembayaran bunga utang yang diproyeksikan mencapai Rp599,44 triliun dan rendahnya rasio pajak nasional diakui sebagai isu serius yang membutuhkan perhatian jangka panjang. Namun, kondisi tersebut disebut sebagai persoalan struktural yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan tidak dapat dikaitkan hanya dengan pemerintahan saat ini.

MBG dan Demokrasi Indonesia Jadi Fokus Perdebatan

Selain isu fiskal, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang mendapat kritik dari The Economist. Program tersebut dianggap sebagai pengeluaran besar yang berpotensi mengurangi ruang fiskal negara.

Sebaliknya, kajian tersebut menilai MBG sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan Food and Agriculture Organization disebut telah lama mendukung program makan sekolah karena terbukti meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, kesehatan, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Hingga Desember 2025, program MBG dilaporkan telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh Indonesia. Program tersebut juga disebut menciptakan sekitar 741.985 lapangan kerja langsung dan melibatkan petani, nelayan, serta UMKM sebagai pemasok kebutuhan pangan.

Di sisi lain, isu demokrasi menjadi bagian yang paling sensitif dalam kritik The Economist. Kajian tersebut mengakui bahwa skor demokrasi Indonesia memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun penurunan tersebut disebut telah berlangsung sejak sebelum pemerintahan Prabowo dan masih menempatkan Indonesia dalam kategori Flawed Democracy berdasarkan indeks yang diterbitkan oleh kelompok The Economist sendiri.

Menurut kajian itu, terdapat perbedaan mendasar antara penurunan kualitas demokrasi dengan pelabelan Indonesia sebagai negara otoriter. Hingga saat ini, Indonesia belum dikategorikan sebagai Authoritarian Regime oleh lembaga-lembaga pemantau demokrasi internasional.

Capaian Pemerintah Disebut Luput dari Sorotan

Kajian tersebut juga menilai terdapat sejumlah indikator pembangunan yang kurang mendapat perhatian dalam artikel The Economist.

Beberapa di antaranya adalah penurunan tingkat kemiskinan dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen, penurunan rasio gini dari 0,379 menjadi 0,363, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,70 persen. Pemerintah juga mencatat penciptaan sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru sepanjang 2025.

Pada sektor pangan, produksi beras nasional mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah sekitar 4,6 juta ton. Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap total investasi nasional.

Kajian tersebut menyimpulkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, penilaian terhadap suatu pemerintahan juga perlu mempertimbangkan data empiris secara menyeluruh agar tidak terjebak pada narasi yang hanya menonjolkan satu sisi persoalan. Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, sejumlah indikator ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa kondisi Indonesia tidak sesederhana gambaran yang disampaikan dalam kritik tersebut.