Forum bertajuk “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” yang digelar di Hans Kopi Veteran, Semarang, menjadi wadah pertemuan mahasiswa, akademisi, aktivis, dan budayawan dalam membahas kondisi demokrasi Indonesia, efektivitas kebijakan publik, serta tantangan pembangunan yang dihadapi bangsa ke depan.
Kegiatan yang diselenggarakan RMOL Jateng tersebut menghadirkan Wakil Ketua Umum Luar Negeri LMND Evantio Yudhistira, Presiden BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo, akademisi sekaligus Pengamat Politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini, serta budayawan Beno Siang Pamungkas. Acara dipandu oleh moderator Edhi Prayitno Ige.
Dialog Dinilai Menjadi Cerminan Demokrasi yang Dewasa
Dalam paparannya, Evantio Yudhistira menilai bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang diskusi yang mampu mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dalam suasana yang sehat dan produktif.
Menurutnya, demokrasi yang matang tidak hanya diukur dari kebebasan menyampaikan kritik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun dialog yang menghasilkan solusi bagi kepentingan bangsa.
“Diskusi seperti ini memang dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Diskusi yang ilmiah, penuh dialektika, menjadi kebutuhan bersama. Apa yang kita lakukan untuk bangsa saat ini membutuhkan persatuan nasional, dan salah satu bentuknya adalah ruang diskusi seperti ini,” ujar Evantio.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat perlu melihat perkembangan bangsa secara objektif dan menyeluruh, termasuk dalam menilai berbagai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
“Kita harus melihat situasi secara objektif, jangan sampai termakan algoritma atau emosi yang terus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” katanya.
Menurut Evantio, ruang publik yang sehat harus mampu menghadirkan keseimbangan antara kritik dan apresiasi terhadap berbagai upaya perbaikan yang sedang dilakukan negara.
Mengawal Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Dalam forum tersebut, Evantio juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional.
Ia menilai bahwa berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat berperan sebagai penghubung antara kepentingan rakyat dan kebijakan publik.
“Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pandangan tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan rakyat.
Koperasi Merah Putih dan Program Kerakyatan Jadi Sorotan
Salah satu pembahasan yang menarik perhatian dalam forum adalah mengenai program Koperasi Merah Putih, yang saat ini menjadi salah satu agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan komunitas.
Akademisi Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, menilai bahwa program-program seperti Koperasi Merah Putih perlu terus dikawal agar implementasinya berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar mendukung atau menolak program tersebut, melainkan memastikan tata kelola dan pelaksanaannya berlangsung secara efektif.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi nasional apabila dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik.
Kritik Konstruktif Dinilai Lebih Bermanfaat
Forum tersebut juga mengangkat pentingnya membangun budaya kritik yang konstruktif. Para peserta sepakat bahwa kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, namun kritik yang efektif harus disertai dengan solusi dan rekomendasi yang realistis.
Dalam konteks pembangunan nasional, kritik yang berbasis data dan kajian dianggap lebih mampu mendorong perbaikan dibandingkan kritik yang hanya bersifat reaktif.
Pendekatan tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini yang sedang menjalankan berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan ekonomi rakyat, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing nasional.
Dari Ruang Diskusi untuk Indonesia yang Lebih Maju
Forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” menjadi contoh bahwa semangat perubahan dapat diwujudkan melalui ruang intelektual yang terbuka dan produktif.
Di tengah berbagai tantangan nasional dan global, mahasiswa Semarang memilih menunjukkan bahwa partisipasi dalam demokrasi tidak selalu harus diwujudkan melalui aksi massa. Dialog, kajian, dan pertukaran gagasan juga merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang sehat.
Melalui forum seperti ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan terhadap kebijakan publik dan mengawal berbagai program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.
Dengan mengedepankan persatuan, argumentasi, dan solusi, forum tersebut menghadirkan optimisme bahwa Indonesia dapat terus melangkah maju melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat luas.
