Jakarta — Indonesia terus menegaskan perannya sebagai aktor diplomasi perdamaian dunia setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan piagam Board of Peace (BoP) di World Economic Forum (WEF) 2026 pada Januari 2026 di Davos, Swiss. Meskipun mendapat sorotan publik dan apresiasi internasional — termasuk pujian dari beberapa tokoh dunia — pemerintah tetap konsisten mempertahankan principled diplomacy dengan komitmen kuat terhadap solusi dua negara dan perdamaian berkeadilan di Gaza.

Di Tengah Pujian Internasional, Pemerintah Tidak Lunturkan Prinsip

Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace sempat menarik apresiasi dari sejumlah pemimpin global, termasuk komentar positif yang mencerminkan kepercayaan terhadap peran diplomasi Indonesia dalam isu peacemaking. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pujian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk semakin memperkuat advokasi perdamaian yang berlandaskan keadilan, hukum internasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Saya menghargai apresiasi internasional, tetapi yang lebih penting adalah respons terhadap suara rakyat Palestina dan komitmen pada solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo setelah agenda Davos. Pernyataan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia tetap berpegang pada prinsip negara yang independen dan pro-perdamaian, bukan hanya pada penghormatan internasional semata.

Apa Itu Board of Peace dan Peran Indonesia

Board of Peace merupakan forum internasional yang dibentuk melalui piagam yang ditandatangani di Davos, dengan tujuan memperkuat framework perdamaian pascakonflik di Gaza — termasuk pendampingan stabilisasi, gencatan senjata yang langgeng, serta perlindungan warga sipil. Inisiatif ini juga secara tidak langsung didukung melalui United Nations Security Council Resolution 2803 yang mengamanatkan dukungan terhadap upaya perdamaian yang inklusif.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota bersama dengan Qatar, Turkiye, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab — negara-negara yang menyatakan dukungannya terhadap jalur dialog, akses bantuan kemanusiaan, dan penyelesaian konflik secara diplomatik.

Solusi Dua Negara sebagai Pilar Diplomasi Indonesia

Komitmen Indonesia untuk solusi dua negara (two-state solution) — yakni pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka berdampingan dengan Israel — menjadi garis besar diplomasi Indonesia di Board of Peace. Pemerintah menekankan bahwa solusi dua negara bukan hanya tujuan politis, tetapi juga pijakan realistis untuk mencapai perdamaian jangka panjang yang adil bagi semua pihak.

Pendekatan Indonesia ini selaras dengan amanat Piagam PBB dan prinsip hukum internasional yang menghormati kedaulatan bangsa. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menjelaskan bahwa Indonesia memanfaatkan keanggotaannya di BoP untuk menyuarakan kebutuhan perlindungan warga sipil, gencatan senjata yang adil, dan pembentukan roadmap penanggulangan pascakonflik yang humanis dan berkeadilan.

Fokus pada Akses Bantuan Kemanusiaan & Perlindungan Warga Sipil

Sebagai negara anggota BoP, Indonesia juga mendorong kerja sama internasional untuk menjamin akses bantuan kemanusiaan yang cepat dan aman ke Gaza — wilayah yang telah bertahun-tahun dilanda konflik berkepanjangan. Dengan suara yang diperhitungkan, Indonesia bekerjasama dengan negara lain untuk memperluas corridor kemanusiaan, termasuk suplai medis, pangan, dan perlindungan dasar bagi warga sipil yang menjadi terdampak.

Pendekatan diplomasi Indonesia ini mendapat dukungan dari sejumlah mantan diplomat dan akademisi, yang menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia memberikan nuansa moderat dan inklusif dalam upaya penyelesaian konflik yang kerap didominasi oleh kekuatan geopolitik tertentu.

Komitmen Indonesia Tetap pada Prinsip, Bukan Simbolisme

Meskipun mendapat sorotan media internasional dan pujian tokoh global — seperti disebutnya Prabowo sebagai “pemimpin yang tegas untuk perdamaian” oleh beberapa pengamat — Presiden Prabowo menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di Board of Peace harus menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar citra diplomatik.

Prabowo bahkan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meninjau kembali keanggotaannya apabila arah kebijakan BoP tidak selaras dengan prinsip hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi, dan mandat politik luar negeri Indonesia yang berpihak pada solusi damai yang berkeadilan. Pernyataan ini menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga prinsip nasional sekaligus aktif berkontribusi pada upaya global.

Dampak Positif terhadap Citra Diplomasi Nasional

Keaktifan Indonesia dalam Board of Peace memperkuat citra diplomasi Indonesia sebagai negara yang moderat, humanis, dan pro-perdamaian. Dengan berada di meja keputusan, Indonesia dapat menyuarakan kepentingan kemanusiaan, memperluas kerja sama regional dan global, serta menciptakan peluang dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik.

Keanggotaan Indonesia di BoP juga membuka ruang diplomasi baru dengan organisasi internasional seperti PBB dan negara-negara yang memiliki kapabilitas dalam penyediaan bantuan pascakonflik — baik dalam komponen stabilisasi keamanan maupun pembangunan kembali wilayah yang terdampak.